<![CDATA[Berdasarkan hasil penelitian mengenai penegakan hukum pidana terhadap pelaku pelecehan seksual dengan gangguan fetisisme, dapat disimpulkan bahwa permasalahannya terletak pada penafsiran hukum dalam kasus kejahatan kesusilaan, khususnya yang berkaitan dengan gangguan fetisisme, yang belum diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. Poin utama meliputi ketiadaan definisi komprehensif dalam hukum, pentingnya penafsiran hukum yang tepat oleh hakim untuk mencapai keadilan substantif, konsep hukum progresif yang menekankan adaptasi terhadap perkembangan masyarakat, serta tantangan dalam mewujudkan keadilan substantif dalam penegakan hukum. Rekomendasi yang diajukan mencakup perlunya revisi hukum agar dapat lebih mengakomodasi kasus-kasus kompleks seperti ini. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa gangguan fetisisme, sebagaimana dijelaskan dalam DSM-5, menyoroti kompleksitas dalam menangani kasus kejahatan seksual yang melibatkan hasrat terhadap objek atau bagian tubuh yang umumnya tidak bersifat erotis. Rekomendasi untuk mengatasi ambiguitas hukum termasuk revisi KUHP atau Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) untuk memastikan perlindungan hukum yang memadai terhadap pelecehan seksual yang dilakukan oleh individu dengan gangguan fetisisme di Indonesia.]]>
Copyrights © 2025
