<![CDATA[Tulisan ini membahas persoalan hukum yang timbul dari kerja sama antara PT Timah Tbk. dengan mitra smelter swasta serta keterkaitannya dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Melalui penelitian yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan terkait dengan perkara tata kelola niaga PT Timah Tbk., ditemukan adanya indikasi penyalahgunaan wewenang dan manipulasi dalam proses pengadaan bijih timah hingga pengolahan di smelter swasta. Praktik tersebut memunculkan potensi pelanggaran prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan menimbulkan kerugian negara. Selain melanggar Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, indikasi aliran dana hasil kejahatan juga mengarah pada dugaan TPPU berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010. Ditemukan celah regulasi dan kelemahan tata kelola internal yang memungkinkan skema “kerja sama” dimanfaatkan untuk memfasilitasi tindak pidana korupsi maupun pencucian uang. Dengan demikian, diperlukan pembenahan menyeluruh, baik melalui pengetatan SOP internal di PT Timah, penegakan hukum yang konsisten, maupun penyempurnaan regulasi demi mencegah terulangnya praktik serupa.]]>
Copyrights © 2025
