<![CDATA[Kondisi kinerja pelayanan publik baik di kecamatan maupun kelurahan, banyak mendapat sorotan masyarakat karena pelayanannya dinilai kurang memuaskan. Prosedur pelayanan yang berbelit-belit, informasi pelayanan yang tidak jelas, dan lemahnya pangkalan data kewilayahan (seperti data kependudukan, pertumbuhan ekonomi, dan potensi wilayah) menjadi salah satu tolok ukur penilaian kinerja kecamatan dan kelurahan. Rendahnya kualitas pelayanan dan lemahnya pangkalan data baik di kecamatan maupun kelurahan menyulitkan walikota dalam merencanakan program pembangunan kewilayahan dan pemberdayaan masyarakat agar tepat sasaran. Sehubungan dengan hal tersebut, Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Bandung membuat suatu inovasi penilaian kinerja kecamatan dan kelurahan berbasis teknologi informasi dengan membuat aplikasi Sistem Informasi Penilaian (SIP kecamatan). Melalui aplikasi ini, kecamatan dan kelurahan dituntut melaporkan pencapaian kontrak kinerja secara periodik, mengunggah data kewilayahan, serta sebagai sarana komunikasi dan informasi antara sekretariat daerah dengan kecamatan dan kelurahan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif eksplanatif. Data penelitian ini diperoleh dari wawancara dan data-data sekunder yang relevan dengan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan administrasi berbasis teknologi informasi memudahkan pemerintah daerah dalam melakukan penilaian kinerja juga bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas kepada publik. Melalui aplikasi SIP ini, target 66,7% kecamatan dan 53,64% kelurahan berkinerja baik pada tahun 2016 dapat tercapai. Keywords : Kecamatan, Kinerja, Pelayanan Publik, Teknologi informasi]]>
Copyrights © 2017
