<![CDATA[Artikel ini mengkaji pertanggungjawaban atas data yang salah ketika sumber pengumpulannya berasal dari sistem informasi. Dalam konteks digitalisasi yang masif, ketergantungan pada data otomatis menimbulkan tantangan etis, teknis, dan hukum ketika informasi yang dihasilkan tidak akurat. Melalui pendekatan normatif dan analisis kasus, penulis berargumen bahwa tanggung jawab tidak boleh dibebankan pada satu pihak saja baik pengembang, pengelola, maupun pengguna melainkan harus didistribusikan secara proporsional sesuai peran dan kapasitas masing-masing aktor dalam rantai pengelolaan data. Artikel ini mengintegrasikan perspektif etika informasi, akuntabilitas algoritmik, tata kelola data, dan keadilan sosial untuk menunjukkan bahwa kesalahan data bukan hanya kegagalan teknis, tetapi juga cerminan dari kelemahan institusional dan budaya organisasi. Studi kasus seperti e-KTP dan Dapodik di Indonesia mengungkap urgensi membangun mekanisme transparansi, audit, dan budaya akuntabilitas digital yang kuat.]]>
Copyrights © 2026
