Kabupaten Bogor merupakan wilayah dengan tingkat kerentanan tinggi terhadap bencana longsor dan banjir akibat kondisi geomorfologi, curah hujan yang intens, serta tekanan pembangunan yang meningkat. Permintaan izin mendirikan bangunan (IMB/PBG) di daerah ini menimbulkan dilema kebijakan karena pembangunan hunian di zona rawan berpotensi meningkatkan risiko kerugian. Penelitian ini bertujuan menyusun kerangka decision support system (DSS) yang dapat membantu pemerintah dalam mengevaluasi kelayakan izin mendirikan bangunan hunian secara objektif, transparan, dan berbasis risiko. Metode penelitian menggunakan pendekatan studi literatur dengan menelaah kriteria kelayakan yang relevan, meliputi faktor geoteknik, hidrologi serta aspek regulasi. Hasil sintesis menghasilkan kerangka DSS berbasis aturan (rule-based decision support system) dengan tiga keluaran keputusan: Go (layak), Mitigasi Khusus (izin bersyarat dengan syarat teknis seperti rumah panggung, fondasi tiang, atau drainase lereng), dan No-Go (tidak layak). Kontribusi penelitian ini adalah memberikan model konseptual DSS yang dapat diintegrasikan dengan Sistem Perizinan Bangunan (SIMBG) sehingga mendukung konsistensi kebijakan, memperkuat mitigasi bencana, dan meningkatkan akuntabilitas tata ruang di Kabupaten Bogor.
Copyrights © 2025