<![CDATA[Patologi birokrasi mencerminkan berbagai bentuk penyimpangan struktural dan kultural dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersumber dari ketidakseimbangan relasi kekuasaan antara pejabat publik dan aktor politik. Dalam konteks transformasi politik di Indonesia, birokrasi yang seharusnya berfungsi sebagai instrumen pelayanan publik justru sering kali menjadi alat reproduksi kekuasaan. Jabatan publik dimanfaatkan bukan atas dasar kompetensi dan meritokrasi, melainkan untuk mempertahankan loyalitas, memperluas pengaruh, dan memperkuat hubungan paternalistik antara atasan dan bawahan. Fenomena ini mengindikasikan bahwa perubahan politik tidak otomatis melahirkan reformasi birokrasi yang bersih dan profesional. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif dengan analisis fenomenologis, ditemukan bahwa praktik patronase dan paternalisme dalam birokrasi telah menumbuhkan ketergantungan hierarkis, memperlemah integritas institusional, serta menciptakan resistensi terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas. Akibatnya, transformasi politik hanya menghasilkan perubahan prosedural tanpa perubahan substansial dalam budaya kekuasaan. Upaya perbaikan menuntut rekonstruksi nilai-nilai etika publik, penguatan sistem merit, dan pembebasan birokrasi dari intervensi kepentingan politik agar terbentuk tata pemerintahan yang berkeadilan, profesional, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.]]>
Copyrights © 2025
