Kebijakan sosial merupakan instrumen utama pemerintah dalam upaya peningkatan kesejahteraan lanjut usia terlantar. Namun desain kebijakan yang kurang memadai seringkali menimbulkan permasalahan dalam implementasinya di lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan guna menganalisis salah satu kebijakan sosial lanjut usia yaitu Layanan Bimbingan dan Rehabilitasi Sosial pada Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia Sudagaran Banyumas dengan menggunakan value-critical approach. Pendekatan tersebut menganalisis kebijakan secara kritis menggunakan kriteria berbasis nilai, seperti keadilan, efisiensi, kecukupan, dan lain-lain. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur terhadap berbagai dokumen resmi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang relevan dengan topik penelitian. Hasil penelitian menemukan kelemahan desain kebijakan Layanan Bimbingan dan Rehabilitasi Sosial, yaitu ketiadaan indikator kuantitatif sasaran layanan, potensi stigmatisasi penerima manfaat, ketiadaan kendali penerima manfaat untuk menentukan layanan, kriteria penerima manfaat yang terlalu luas, kurangnya kesempatan penerima manfaat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, dan peluang tumpang tindih yang tinggi dengan kebijakan serupa. Oleh sebab itu, diperlukan upaya revisi desain kebijakan Layanan Bimbingan dan Rehabilitasi Sosial pada Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia Sudagaran Banyumas oleh para pemangku kebijakan.
Copyrights © 2025