<![CDATA[Politik hukum merupakan instrumen strategis dalam menentukan arah pembangunan nasional di Indonesia. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis arah politik hukum pembangunan nasional dalam konteks sistem hukum Indonesia serta menilai implikasinya terhadap kepastian hukum dan efektivitas pembangunan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa arah politik hukum pembangunan nasional secara normatif telah terintegrasi dalam sistem hukum nasional melalui berbagai peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip hukum konstitusional. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan berupa disharmoni regulasi, inkonsistensi kebijakan, serta perbedaan interpretasi norma di lapangan. Oleh karena itu, penguatan politik hukum pembangunan nasional dalam sistem hukum Indonesia diperlukan untuk menjamin kepastian hukum, keadilan sosial, dan efektivitas pembangunan.]]>
Copyrights © 2026
