<![CDATA[Perbedaan regulasi digital di Asia Tenggara masih menjadi hambatan besar bagi upaya integrasi ekonomi lintas negara. WTO E-Commerce Agreement menawarkan kerangka global yang penting untuk menjawab persoalan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Singapura menerapkan ketentuan perjanjian ini dalam kebijakan digitalnya serta mengidentifikasi peluang dan kendala dalam proses harmonisasi regulasi domestik. Menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus, penelitian ini menelaah dokumen kebijakan resmi, laporan internasional, dan literatur relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Singapura secara aktif menyesuaikan sejumlah aturan nasional, terutama Personal Data Protection Act (PDPA) dan kebijakan moratorium bea cukai, agar selaras dengan prinsip prinsip yang ditetapkan WTO. Upaya ini memperkuat posisi Singapura sebagai pusat ekonomi digital, meningkatkan kepastian hukum, dan menarik lebih banyak investasi asing. Meskipun demikian, penelitian juga menemukan tantangan berupa ketidakterpaduan regulasi di tingkat kawasan dan kesenjangan infrastruktur digital antarnegara ASEAN yang menghambat adopsi standar bersama. Secara keseluruhan, kepatuhan terhadap kerangka WTO E-Commerce Agreement menjadi strategi penting bagi Singapura dalam memperkuat tata kelola perdagangan elektronik dan mengurangi risiko dalam ekonomi digital, meskipun hambatan regional masih perlu diatasi.]]>
Copyrights © 2025
