<![CDATA[Penelitian ini mengkaji dampak pemberian abolisi dan amnesti oleh Presiden terhadap independensi kekuasaan kehakiman dalam kerangka Siyasah Qada’iyyah. Masalah yang ditelaah adalah apakah intervensi eksekutif yang menghentikan proses penuntutan atau menghapus akibat pidana saat peradilan masih berjalan menggerus kemandirian hakim dan prinsip checks and balances. Tujuan penelitian meliputi analisis dasar normatif, penilaian dampak praktis terhadap otoritas yudikatif, dan evaluasi kesesuaian tindakan tersebut menurut fikih siyasah. Metode yang dipakai adalah yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kajian konsep, serta studi kasus melalui telaah dokumen dan literatur fikih. Hasil menunjukkan bahwa meskipun pengampunan negara sah secara formal, penerapannya pada perkara yang belum inkracht berisiko melemahkan peradilan dan menurunkan kepercayaan publik kecuali bila terbukti membawa maslahat umum yang jelas. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya kajian Siyasah Qada’iyyah dengan kriteria evaluatif baru; secara praktis, temuan ini menawarkan pedoman bagi pembuat kebijakan dan pengelola peradilan untuk menyelaraskan hak prerogatif pengampunan dengan perlindungan independensi yudisial. Kata Kunci: Abolisi; Amnesti; Independensi Kehakiman; Siyasah Qada’iyyah; Hak Prerogatif Presiden.]]>
Copyrights © 2026
