<![CDATA[Penelitian ini bertujuan menganalisis alasan di balik diterapkannya Undang-Undang Anti-Homoseksualitas oleh pemerintah Uganda pada tahun 2023. Undang-undang ini menjadikan hubungan sesama jenis sebagai tindak pidana dengan sanksi berat, memicu kontroversi baik di dalam negeri maupun secara internasional. Di satu sisi, kebijakan ini dianggap sebagai simbol perlindungan terhadap identitas budaya dan kedaulatan nasional, serta bentuk penolakan terhadap intervensi asing. Di sisi lain, Uganda menghadapi tekanan dari donor internasional yang menekankan pentingnya perlindungan hak asasi manusia, termasuk bagi kelompok LGBTQ+. Penelitian ini menggunakan metode eksplanatif dengan data primer dan sekunder, serta pendekatan Teori Sistem Politik David Easton. Hasil penelitian menunjukkan bahwa undang-undang ini tidak hanya mencerminkan pandangan budaya konservatif, tetapi juga merupakan strategi populis untuk memperoleh dukungan politik domestik. Pemerintah Uganda memanfaatkan isu homoseksualitas sebagai alat politik untuk merespons tuntutan internal dan menjaga stabilitas kekuasaan. Kebijakan ini lahir dari dinamika sosial-politik kompleks, termasuk pengaruh agama, tekanan internasional, serta kebutuhan untuk mempertahankan legitimasi pemerintah. Temuan ini memberikan wawasan tentang bagaimana kebijakan kontroversial terbentuk dalam konteks politik domestik dan global, serta dampaknya terhadap masyarakat Uganda secara luas.]]>
Copyrights © 2024
