<![CDATA[Pada tahun 1956–1964, Ethiopia merencanakan pembangunan Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD) untuk mendorong pembangunan ekonomi dan menyediakan pembangkit listrik tenaga air. Proyek ini ditujukan untuk mengatasi krisis energi domestik, mengingat lebih dari 65 juta warga Ethiopia tidak memiliki akses listrik. Namun, rencana ini ditentang oleh Mesir dan Sudan. Mesir, sebagai negara hilir yang sangat bergantung pada Sungai Nil, menganggap GERD sebagai ancaman terhadap pasokan airnya. Sudan juga menolak proyek tersebut karena kekhawatiran akan berkurangnya pasokan air dan potensi risiko keamanan. Ketegangan meningkat saat Mesir membawa isu ini ke PBB, sementara Ethiopia menegaskan tidak memiliki kewajiban hukum untuk meminta persetujuan Mesir dalam pengisian bendungan. Sengketa ini kemudian coba diselesaikan melalui Nile Basin Initiative (NBI) pada tahun 1999, namun gagal, menyebabkan Mesir dan Sudan menangguhkan keanggotaannya. Pada tahun 2020, Uni Afrika (AU) turun tangan sebagai mediator, namun hingga kini belum ada kesepakatan yang dicapai. Kegagalan ini mencerminkan adanya hambatan struktural dalam penyelesaian konflik. Penelitian ini menggunakan pendekatan rezim internasional untuk menganalisis mengapa AU belum mampu menyelesaikan sengketa GERD, dengan fokus pada kelembagaan, kepentingan negara, serta kurangnya mekanisme penegakan yang efektif dalam kerangka kerja sama regional]]>
Copyrights © 2024
