<![CDATA[Taggungjawab Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan perempuan diatur dalam undang - undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pemerintah Daerah yang terdiri dari kualitas hidup perempuan. tak terkecuali Provinsi Jawa Tengah melakukan kewajiban tersebut dengan mengeluarkan peraturan local seperti Provinsi Jawa Tengah pula telah mengambil berbagai kebijakan , misalnya melalui peraturan lokal seperti Peraturan Daerah ( PERDA) Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2022 tentang pengarusutamaan Gender. Namun adanya peningkatan kebijakan terkait pemberdayaan perempuan berdasarkan state of obligation dalam CEDAW dan Analysys Gender pathway yang tepat. Teknik penelitian yang digunakan ialah penelitian Hukum yuridis normatif dengan bahan hukum primer, skunder , tersier. Hasil penelitian ini mendapat beberapa fakta bahwasanya penyusunan Gender Anlysis Pathway belum ada ketentuan yang rigid dan tidak adanya sanksi kepada Organisasi Perangkat Daerah yang tidak melakukan kebijakan yang berbasis gender. ]]>
Copyrights © 2025
