<![CDATA[Gagalnya pembubuhan e-Meterai yang dilakukan oleh Peruri saat pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2024 menimbulkan keresahan dan kerugian bagi pelamarnya di seluruh Indonesia saat itu. Meskipun masyarakat telah melakukan pembayaran, banyak e-Meterai tidak terproses dengan baik akibat gangguan sistem. Peruri berjanji bahwa pelamar yang sudah melakukan pembayaran bisa mengajukan refund akan tetapi dari beberapa sumber yang telah peneliti mewawancarai mereka tak kunjung mendapatkan uangnya kembali hingga kini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perlindungan konsumen terhadap refund e-Meterai yang tidak terproses dalam perspektif maqashid syariah. Jenis penelitian ini adalah hukum empiris dengan menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach) yaitu menggunakan aspek maqashid syariah, lalu pendekatan perundang-undangan (statute approach) dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakjelasan dalam mekanisme refund mencederai prinsip keadilan, melanggar perlindungan terhadap harta konsumen, dan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem digital. Dalam perspektif maqashid syariah, hal ini bertentangan dengan nilai-nilai menjaga harta (hifzh al-mal).]]>
Copyrights © 2026
