<![CDATA[Penyelesaian sengketa konsumen di sektor perbankan di Indonesia tidak hanya mengandalkan mekanisme litigasi, tetapi juga menekankan penggunaan alternatif penyelesaian sengketa, khususnya melalui mediasi perbankan. Mediasi perbankan diatur sebagai instrumen untuk memberikan penyelesaian sengketa yang mudah diakses, efisien, dan berkeadilan antara bank dan konsumen. Namun demikian, dalam praktiknya efektivitas mediasi perbankan masih menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek normatif maupun kelembagaan. Sejumlah kasus menunjukkan bahwa hasil mediasi seringkali belum sepenuhnya melindungi kepentingan konsumen, terutama akibat ketimpangan posisi tawar, keterbatasan kekuatan mengikat kesepakatan mediasi, serta implementasi yang belum konsisten oleh lembaga perbankan. Permasalahan utama terletak pada keterbatasan kewenangan mediator, belum optimalnya mekanisme penegakan hasil mediasi, serta belum adanya standar prosedural. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus untuk mengkaji kerangka hukum, pelaksanaan, dan tingkat efektivitas mediasi perbankan dalam penyelesaian sengketa konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun mediasi perbankan memiliki peran strategis dalam memperkuat perlindungan konsumen dan efisiensi penyelesaian sengketa, efektivitasnya masih terhambat oleh lemahnya penegakan regulasi, keterbatasan institusional, serta rendahnya pemahaman hukum konsumen. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kewenangan mediator, serta perluasan akses dan literasi hukum konsumen agar mediasi perbankan dapat berfungsi secara optimal sebagai sarana penyelesaian sengketa yang adil dan efektif di Indonesia.]]>
Copyrights © 2025
