<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis determinan kualitas tata kelola keuangan pemerintah daerah melalui kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK). Kualitas tata kelola keuangan diproksikan dengan opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang diklasifikasikan ke dalam kategori Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan non-WTP. Penelitian ini menggunakan data panel seluruh pemerintah provinsi di Indonesia selama periode 2021–2024 dengan total 136 observasi. Metode analisis yang digunakan adalah regresi logistik biner dengan pendekatan penalized likelihood metode Firth untuk mengatasi ketidakseimbangan distribusi data opini audit. Hasil analisis menunjukkan bahwa kapabilitas APIP, maturitas SPIP, dan IEPK memiliki hubungan positif terhadap probabilitas pemerintah provinsi memperoleh opini WTP, meskipun pengaruh ketiganya belum signifikan secara statistik. Secara substantif, peningkatan kapabilitas APIP dan maturitas SPIP menunjukkan kecenderungan meningkatkan peluang perolehan opini WTP, sementara efektivitas pengendalian korupsi berperan sebagai faktor pendukung lingkungan tata kelola yang berintegritas. Tidak signifikannya hasil regresi mengindikasikan keterbatasan variasi data serta dominasi opini WTP pada tingkat pemerintah provinsi, sehingga pencapaian opini WTP telah menjadi baseline performance. Temuan ini menegaskan bahwa peningkatan kualitas tata kelola keuangan pemerintah daerah memerlukan penguatan implementasi substantif pengawasan internal, pengendalian intern, dan manajemen risiko, tidak hanya peningkatan skor penilaian formal.]]>
Copyrights © 2026
