<![CDATA[Hak atas privasi merupakan salah satu hak asasi manusia yang dilindungi berdasarkan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun demikian, hak atas privasi tersebut dilanggar karena adanya penyalahgunaan deepfake technology dalam penyebaran konten pornografi menimbulkan kekhawatiran serius dari masyarakat karena melanggar hak privasi, kehormatan, serta martabat dari korban. Oleh karena itu, terdapat 2 (dua) pembahasan dalam penelitian ini, yakni; ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai penyebaran konten deepfake pornografi; dan perlindungan hukum terhadap korban penyebaran konten deepfake pornografi berdasarkan perspektif hukum cyber-crime. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif dan spesifikasi penelitian deskriptif-analitis. Sedangkan jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; pengaturan mengenai penyalahgunaan deepfake technology dalam penyebaran konten pornografi diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang bersifat sektoral; serta pendekatan hukum cyber-crime menitikberatkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peran kelembagaan seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban serta unit siber Kepolisian Negara Republik Indonesia.]]>
Copyrights © 2026
