Volume sampah elektronik (e-waste) yang terus meningkat di Indonesia telah memperkuat urgensi penerapan kerangka Extended Producer Responsibility (EPR). Namun, keberhasilan kebijakan tersebut bergantung pada kemampuan untuk mengidentifikasi serta memprioritaskan faktor-faktor kunci yang mempengaruhi pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis elemen-elemen yang mempengaruhi penerapan EPR terhadap sampah elektronik di Indonesia dengan menggunakan metode Analytic Network Process (ANP), yaitu suatu metode pengambilan keputusan multikriteria yang mampu menganalisis saling keterkaitan di antara faktor-faktor kompleks. Data diperoleh melalui wawancara dan kuesioner terstruktur yang melibatkan para pemangku kepentingan dari unsur pemerintah, produsen, akademisi, serta masyarakat sipil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa instrumen administratif merupakan faktor yang paling berpengaruh dalam mendukung penerapan EPR yang efektif (bobot: 0,368), diikuti oleh instrumen ekonomi (bobot: 0,362) dan instrumen informasi (bobot: 0,271). Di dalam masing-masing kategori tersebut, sistem pengumpulan sampah elektronik (bobot: 0,387), subsidi pengembangan produk (0,278), dan kegiatan sosialisasi kepada produsen (bobot: 0,332) muncul sebagai subkriteria utama. Lebih lanjut, penelitian ini menyoroti peran penting Producer Responsibility Organizations /PRO (bobot: 0,343) dalam mengkoordinasikan para pemangku kepentingan serta memastikan kepatuhan terhadap kebijakan. Berdasarkan hasil prioritas tersebut, artikel ini mengusulkan arah kebijakan bagi Indonesia yang mengintegrasikan reformasi regulasi, mekanisme pembiayaan berkelanjutan, dan keterlibatan strategis para pemangku kepentingan. Temuan ini memberikan panduan yang dapat ditindaklanjuti bagi para pembuat kebijakan dalam mengembangkan sistem EPR yang tangguh dan inklusif untuk menghadapi dampak yang ditimbulkan oleh sampah elektronik
Copyrights © 2026