<![CDATA[Penyelenggaraan perlindungan anak merupakan upaya sistematis untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak dan melindungi mereka dari berbagai bentuk kekerasan. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan penyelenggaraan perlindungan anak di Kabupaten Kepulauan Meranti serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambatnya. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teori implementasi kebijakan Ripley dan Franklin yang mencakup tiga indikator: tingkat kepatuhan, kelancaran rutinitas, dan kinerja implementor. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi dengan informan dari Dinas Sosial P3A, Polres Kepulauan Meranti, dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak secara umum telah berjalan dengan baik dari sisi tingkat kepatuhan, kelancaran rutinitas, dan kinerja implementor. Namun masih terdapat kendala signifikan berupa kurangnya kemampuan petugas dalam memberikan penyuluhan yang efektif dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan terhadap anak akibat minimnya pemahaman mengenai hak anak dan prosedur pelaporan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan kapasitas petugas melalui pelatihan komunikasi yang lebih intensif dan perluasan sosialisasi hingga ke daerah terpencil untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melindungi anak.]]>
Copyrights © 2025
