<![CDATA[Permasalahan sampah di Kota Pekanbaru telah berkembang menjadi isu strategis yang berdampak pada kesehatan masyarakat, kualitas lingkungan, serta efektivitas tata kelola pemerintahan daerah. Peningkatan volume sampah yang tidak diimbangi dengan sistem pengelolaan yang optimal menuntut tanggung jawab yang jelas dari pemerintah daerah sesuai dengan kerangka regulasi yang berlaku. Artikel ini bertujuan menganalisis tanggung jawab Pemerintah Kota Pekanbaru dalam pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2014, dengan menitikberatkan pada kesesuaian antara aspek regulatif dan implementatif di tingkat kelurahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode deskriptif-analitis melalui telaah peraturan perundang-undangan serta pengamatan terhadap praktik empiris di lapangan. Lokasi penelitian dilakukan di Kelurahan Binawidya, Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif dan administratif tidak terdapat kesenjangan yang signifikan antara regulasi dan implementasi kebijakan, karena pemerintah daerah telah melaksanakan mandat peraturan melalui kerja sama dengan pihak ketiga, khususnya pemberdayaan Lembaga Pemungut Sampah (LPS) di tingkat kelurahan. Namun demikian, masih terdapat tantangan operasional yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat dan optimalisasi pengawasan. Artikel ini merekomendasikan penguatan sinergi multipihak, peningkatan efektivitas regulasi lokal, serta pemanfaatan inovasi teknologi untuk mendukung sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan di Kota Pekanbaru.]]>
Copyrights © 2025
