<![CDATA[Kesehatan merupakan hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh Pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945. Pem,erintah berupaya memenuhi hak tersebut melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, meskipun transformasi regulasi pasca pengesahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan masih menyisakan tantangan pada aspek implementasi, terutama terkait disparitas pelayanan dan prosedur rujukan yang kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tinjauan yuridis terhadap pelayanan kesehatan melalui BPJS Kesehatan serta mengidentifikasi kendala-kendala penghambat pemenuhan hak kesehatan masyarakat secara merata. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil menunjukkan bahwa secara yuridis, istrumen hukum jaminan kesehatan di Indonesia telah berjalan melalui integrasi Undang-Undang BPJS dan Undang-Undang tentang Kesehatan terbaru, namun terdapat kendala pada aspek kepastian hukum , diantaranya: (1) Rigiditas sistem rujukan berjenjang; (2) Kesenjangan sebaran sumber daya manusia kesehatan ; (3) Kendala administratif digital bagi masyarakat kelompok rentan; (4) Pembiayaan Kesehatan, terdapat beberapa kendala yang menyangkut pembiayaan kesehatan di Indonesia. Diperlukan harmonisasi regulasi operasional agar prinsip portabilitas dan keadilan sosial dalam pelaksanaan sistem jaminan sosial nasional dapat terwujud tanpa diskriminasi layanan]]>
Copyrights © 2025
