<![CDATA[Perlindungan data pribadi konsumen dalam transaksi e-commerce di Indonesia semakin penting seiring dengan pesatnya perkembangan sektor ini. Kerangka hukum nasional telah diperkuat dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas kerangka hukum yang ada serta membandingkannya dengan standar internasional seperti General Data Protection Regulation (GDPR) Uni Eropa. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan komparatif (comparative approach) untuk menganalisis kerangka hukum perlindungan data pribadi di Indonesia. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) memberikan landasan hukum yang lebih jelas dan komprehensif untuk melindungi data pribadi, dengan menetapkan hak-hak konsumen atas data mereka dan kewajiban bagi pelaku usaha untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data. Namun, meskipun regulasi ini penting, masih terdapat tantangan dalam implementasi dan penegakan hukum yang memadai, terutama dalam menanggulangi kebocoran data dan penyalahgunaan informasi pribadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU PDP telah menyediakan dasar hukum yang komprehensif, efektivitasnya masih terhambat oleh ketiadaan lembaga pengawas independen yang operasional, mekanisme penegakan hukum yang lemah, serta rendahnya kesadaran masyarakat. Implikasi dari temuan ini menekankan perlunya percepatan pembentukan lembaga pengawas, penguatan sanksi dan mekanisme penegakan, serta peningkatan literasi digital guna membangun ekosistem e-commerce yang lebih aman dan memperkuat kepercayaan konsumen.]]>
Copyrights © 2026
