<![CDATA[AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam penerapan pertanggungjawaban korporasi di Indonesia dalam penyelesaian sengketa perpajakan. Penerapan pertanggungjawaban korporasi di Indonesia sangat dipengaruhi bentuk hubungan kerja direksi, pemilik dan organ perseroan. Hubungan kerja ini berdampak pada adanya ruang lingkup pertanggungjawaban tertentu dari masing-masing bentuk korporasi (yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum). Ruang lingkup yang terbatas ini memberikan konsekuensi tersendiri atas perbuatan hukum korporasi. Seperti halnya perbuatan hukum dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, pengaturan subjek hukum sebagai Artificial Person dalam mewakili tindakan dan perbuatan hukum korporasi yang diatur dalam konsep Hukum Perdata, secara khusus juga diatur dalam Undang-undang perpajakan. Pembahasan terkait hal tersebut dikaji dengan menggunakan metode penelitian hukum doktrinal, dimana dengan menggunakan pendekatan hermeneutik guna menerjemahkan doktrin-doktrin yang mendasarinya, sehingga dapat dicapai sebuah kesimpulan bahwa terdapat doktrin lifting the corporate veil berkenaan dengan pengaturan pertanggungjawaban korporasi dalam penyelesaian sengketa perpajakan sehingga penentuan subjek hukum korporasi menjadi lebih luas. Pertanggungjawaban korporasi tidak terbatas pada pengurus saja tetapi dapat mencakup pemegang saham maupun pegendali perusahaan. Kata Kunci: Korporasi, Pajak, Pertanggungjawaban Korporasi, Sengketa Perpajakan Abstract This article attempts to explore deeply on the implementation of corporate accountability in Indonesia in tax dispute resolution. The implementation of corporate accountability in Indonesia is heavily influenced by working relations between manager, owner and corporation. These relations influence the scope of accountability of each form of corporation (with or without legal entity). The limited scope gives a particular consequence toward corporate legal action. Similar to corporate legal action in fulfilling tax duty, the legal subject arrangement as artificial person to represent any corporate legal action that is mentioned in private law concept, also specifically mentioned in Tax Regulation. The discourse on the issue is discussed using doctrinal law research method, by means of hermeneutic approach to translate the doctrine basis. It may be concluded that there is a doctrine of âlifting the corporate veilâ related to the arrangement of corporate accountability in tax dispute resolution so that the selection of corporate law subject is seen from a wider perspective. Corporate accountability is not only limited to the management board but also includes stockholder and corporate leader. Keywords: Corporation, Tax, Corporate Accountability, Tax Dispute]]>
Copyrights © 2018
