<![CDATA[Kemajuan teknologi informasi berdampak bagi banyak pihak, termasuk para pelaku pelayanan publik. Implementasinya dikenal dengan E-Government. Namun implementasi di kantor Kecamatan Kebayoran Baru, belum optimal. Hal ini yang mendorong peneliti untuk melakukan analisis lebih dalam. Penelitian diawali dengan memahami hakikat Kebijakan Publik, Pelayanan Publik, Implementasi dan Proses Kebijakan Publik. Selanjutnya analisis menggunakan model Implementasi Kebijakan Publik Edward Gerston dan Teori E-Government. Metode penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan jenis studi kasus. Maka perlu dilakukan wawancara beberapa pihak dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan (1) Implementasi E-Government di kantor Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terbukti dapat mendukung pelayanan publik, transparansi informasi, akuntabilitas dan meningkatkan tatakelola manajemen internal. (2) Hal-hal yang menjadi hambatan-hambatan secara umum berupa pengembangan ke depan. Seperti keterbatasan infrastruktur perangkat, literasi digital yang rendah di kalangan lansia, kemudian lemahnya koordinasi dan integrasi sistem antar instansi dan isu keamanan data. (3) Solusi dapat berupa peningkatan sosialisasi dan edukasi, penguatan sarana dan prasarana infrastruktur teknologi, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang efisien, peningkatan fitur aplikasi yang user-friendly, pendampingan dan bantuan teknis berkelanjutan serta peningkatan keamanan dan keandalan sistem.]]>
Copyrights © 2025
