<![CDATA[Perdagangan satwa liar tanpa izin resmi merupakan ancaman serius bagi pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia. Sebagai negara dengan tingkat endemisitas tinggi, Indonesia kerap menjadi jalur utama penyelundupan berbagai spesies dilindungi menuju luar negeri melalui transportasi laut dan udara. Dari perspektif hukum, sistem perizinan ekspor dan impor satwa dilindungi berfungsi sebagai instrumen administratif untuk mengendalikan aktivitas perdagangan sesuai prinsip konservasi dan perlindungan spesies. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kerangka hukum yang mengatur perizinan ekspor-impor satwa dilindungi di Indonesia serta menilai efektivitas penegakan hukumnya terhadap pelanggaran izin. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, yang berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999, serta Konvensi CITES tahun 1973. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme perizinan masih belum efektif karena lemahnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan integrasi sistem OSS-RBA dengan basis data konservasi nasional, serta minimnya pengawasan izin di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan sistem perizinan digital yang terintegrasi lintas lembaga serta penegakan hukum administratif dan pidana yang lebih tegas untuk memperkuat perlindungan terhadap satwa liar dan mencegah praktik perdagangan ilegal di Indonesia.]]>
Copyrights © 2026
