<![CDATA[Globalisasi dan kemajuan teknologi informasi telah mengubah tatanan ekonomi dunia serta memperluas aktifitas bisnis lintas negara. Perusahaan multinasional kini mampu memperoleh penghasilan dari berbagai negara tanpa kehadiran fisik, sehingga dapat menimbulkan praktik Base Erosion Profit Shifting (BEPS) atau pengalihan laba ke negara dengan tarif pajak rendah. Praktik ini menyebabkan berkurangnya penghasilan pajak nasional dari sebuah negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektifitas tata Kelola perpajakan di Indonesia dalam menghadapi praktik BEPS, serta menilai kesesuaian kebijakan nasional dengan standar internasional OECD Action Plan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan komparatif internasional. Kajian ini berfokus pada analisis terhadap kebijakan perpajakan berdasarkan UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), PMK No. 213/PMK 03/ 2016, dan PMK No. 48/ PMK 03/ 2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah mengimplementasikan sebagian besar OECD BEPS Action Plan, khususnya melalui penerapan Country-by-Country Reporting (CbCR), Multilateral Instrument (MLI), dan adopsi Pillar Two mengenai pajak minimum global 15%. Namun, efektivitas implementasi masih terkendala oleh keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, belum optimalnya pemanfaatan teknologi big data analytics, serta kerangka hukum yang belum sepenuhnya adaptif terhadap ekonomi digital. Reformasi yang diperlukan meliputi perluasan cakupan CbCR, implementasi konsep Significant Economic Presence (SEP), penyederhanaan prosedur Advance Pricing Agreement (APA), dan penguatan integrasi data antar lembaga pemerintah melalui platform terpadu.]]>
Copyrights © 2026
