<![CDATA[Penelitian ini mengkaji mekanisme penerimaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blitar sebagai bagian strategis dalam penyelenggaraan sistem pemasyarakatan di Indonesia untuk memastikan pemenuhan hak asasi manusia, keamanan, dan rehabilitasi narapidana. Latar belakang kajian didasarkan pada regulasi seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-170.PK.01.01.02 Tahun 2015, yang menekankan registrasi, klasifikasi, dan penempatan awal narapidana secara berperikemanusiaan. Fokus utama adalah mendeskripsikan prosedur penerimaan narapidana secara operasional dan mengidentifikasi kendala di Lapas Kelas IIB Blitar, yang menghadapi tantangan seperti kelebihan kapasitas dan integrasi dengan database pemasyarakatan. Metode pengumpulan data menggunakan pendekatan observasi partisipatif, wawancara dengan pegawai bagian penerimaan narapidana, serta dokumentasi yang berkaitan dengan prosedur seperti Buku Register B dan D, di Sub Bagian Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan. Kesimpulan menunjukkan bahwa prosedur penerimaan narapidana di Lapas Kelas IIB Blitar terdiri dari sepuluh tahapan, mulai dari verifikasi dokumen hingga perhitungan ekspirasi masa pidana, yang selaras dengan teori manajemen POAC untuk efisiensi administratif. Kendala utama meliputi penumpukan berkas, keterbatasan SDM, koordinasi dengan instansi eksternal, dan fasilitas medis terbatas, dengan solusi seperti penambahan pegawai dan digitalisasi. Kajian ini memberikan manfaat teoritis dan praktis untuk perbaikan sistem pemasyarakatan nasional, mendukung visi Lapas Kelas IIB Blitar dalam menciptakan penegakan hukum yang adil dan manusiawi.]]>
Copyrights © 2026
