<![CDATA[Penyelesaian sengketa kewarisan anak angkat yang secara administratif tercatat sebagai anak kandung dalam perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Langkat dan hukum perdata Islam di Indonesia. Permasalahan penelitian dilatarbelakangi oleh perbedaan antara pencatatan administrasi kependudukan dan ketentuan hukum Islam terkait nasab dan hak waris, yang sering menimbulkan konflik dalam pembagian harta warisan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan MUI Kabupaten Langkat terhadap kedudukan kewarisan anak angkat serta bentuk penyelesaian sengketa yang diterapkan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan empiris, melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MUI Kabupaten Langkat menegaskan pengangkatan anak tidak mengubah nasab, sehingga anak angkat tidak memiliki hak waris sebagai ahli waris meskipun tercatat sebagai anak kandung secara administratif. Penyelesaian sengketa kewarisan dilakukan melalui pendekatan musyawarah dengan menekankan mekanisme hibah, wasiat, dan wasiat wajibah sebagai solusi yang dibenarkan secara syariat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran MUI sebagai mediator dan edukator berkontribusi penting dalam mewujudkan penyelesaian sengketa warisan yang adil, damai, dan sesuai dengan hukum perdata Islam di Indonesia.]]>
Copyrights © 2025
