Journal of Public Administration and Local Governance (JPALG)
Vol. 9 No. 2 (2025): Transforming Public Governance for a Digital, Inclusive, and Sustainable Future

Motivasi dan Hambatan Partisipasi Masyarakat dalam Program Bank Sampah di Daerah Istimewa Yogyakarta

Nugroho Dwisatria Semesta (Universitas Widya Mataram)



Article Info

Publish Date
30 Nov 2025

Abstract

Setelah ditutupnya TPST Piyungan, Daerah Istimewa Yogyakarta menghadapi lonjakan jumlah sampah yang signifikan hingga masuk dalam kondisi darurat sampah. Dalam situasi ini, bank sampah menjadi salah satu solusi alternatif yang diharapkan mampu mengurangi beban sampah dengan melibatkan peran aktif masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang mendorong masyarakat berpartisipasi dalam program bank sampah serta hambatan apa saja yang mereka hadapi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan data melalui studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat termotivasi ikut program bank sampah karena ingin menjaga lingkungan, memperoleh manfaat ekonomi, dan mempererat hubungan sosial di lingkungan tempat tinggal. Namun, masih ada berbagai kendala seperti kurangnya pengetahuan tentang pengelolaan sampah, minimnya fasilitas, dan belum maksimalnya dukungan dari pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan edukasi dan kolaborasi antara masyarakat, komunitas, dan pemerintah supaya pengelolaan sampah melalui bank sampah dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk memperkuat peran masyarakat dalam mengatasi masalah sampah di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Copyrights © 2025






Journal Info

Abbrev

jpalg

Publisher

Subject

Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Description

JPALG publishes scholarly papers on public administration and local governance theories across multiple disciplines. The journal covers a wide range of topics including public policy, public management, bureaucratic reform, good governance, e-government, collaborative public management, ...