<![CDATA[Penelitian ini menyoroti peran amandemen konstitusi dalam membentuk pemerintahan demokratis dan menjaga stabilitas nasional di Indonesia, khususnya dalam konteks transisi kekuasaan. Meskipun amandemen konstitusi diharapkan memperkuat fondasi demokrasi melalui keseimbangan kekuasaan, pemilu yang adil, dan perlindungan hak asasi manusia, pada kenyataannya, terdapat tantangan besar dalam konsolidasi demokrasi selama rezim Presiden Joko Widodo. Salah satu aspek paling signifikan yang berkontribusi terhadap penurunan demokrasi adalah hubungan antara negara dan masyarakat sipil, di mana pemerintah menggunakan undang-undang secara represif untuk meredam kritik dan menjaga stabilitas politik demi kelancaran agenda pembangunan. Selain itu, penggunaan media sosial dan tokoh-tokoh masyarakat pro-pemerintah untuk mendukung pencitraan pemerintah juga menambah tantangan bagi oposisi politik. Birokrasi nasional yang kurang profesional, serta intervensi pemerintah dalam menciptakan aturan hukum yang menguntungkan kekuasaan, telah menghambat konsolidasi demokrasi di Indonesia. Penelitian ini menelaah bagaimana amandemen konstitusi, meskipun dimaksudkan untuk memperkuat demokrasi, malah membuka ruang bagi kontrol pemerintah yang lebih besar, yang pada akhirnya dapat mengancam stabilitas politik dalam jangka panjang.]]>
Copyrights © 2025
