Implementasi Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Layanan Pendidikan Terhadap Kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa Pada Satuan Pendidikan Tingkat SMA

Tiopan Siagiane
Tiopan Siagian (Universitas Potensi Utama)

LEX JUSTITIA
Vol 4 No 1 (2022): LEX JUSTITIA VOL. 4 NO.1 JANUARI 2022

Menganalisis Peranan Dinas Pendidikan Sumatera Utara Dalam Mengimplementasikan Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada Satuan Pendidikan SMA di Kota Medan, menganalisis Metode Pembelajaran Penghayat Kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa di Sumatera Utara, untuk menemukan kendala-kendala hambatan dalam Penerapan Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jenis penelitian yang diterapkan adalah metode penulisan dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum, yang terdapat dalam peraturan perUndang- Undangan yang berlaku sebagai pijakan normative, dan Penelitian ini bersifat deskriftif analitis. Hasil Penelitian ini yaitu Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 27 Tahun 2016 tentang Layanan Pendidikan terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada Satuan Pendidikan merupakan langkah yang tepat untuk menjamin hak asasi manusia berdasarkan UUD 1945 tetang hak berkeyakinan dan hak memperoleh pendidikan yang sama di Negara Indonesia khususnya di tingkat pendidkan Sekolah Menengah Atas dibawah naungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dalam isinya telah menguraikan bagaimana cara mendapatkan hak yang sama dalam berkeyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dengan memberikan pedoman pendidikan terhadap penghayat kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa, memberikan kurikulum pendidikan dari Pendidikan Anak Usia Dini sampai dengan Perguruan Tinggi dan bekerja sama dengan organisasi masyarakat terkait dengan kepercayaan pengahayat Tuhan Yang Maha Esa dengan atas kewenangan Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.Kendala penerapan peraturan ini mulai dari kekurangan tenaga pengajar terhadap penghayat kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa, tidak sinkronya kepercayaan tenaga pengajar dengan siswa penghayat kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa serta keterbatasan organisasi masyarakat penhayat keepercayaan Tuhan Yang Maha Maha Esa yang tidak diakui atau terdaftar dikementerian Pendidikan dan kebudayaan