<![CDATA[Penerapan prinsip Good Governance dalam sistem birokrasi pemerintahan daerah di era digital menuntut adanya tata kelola administrasi publik yang transparan, efektif, dan akuntabel. Penelitian ini dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sumatera Selatan sebagai upaya untuk mengatasi berbagai kendala fungsional yang ditemukan pada sistem eksisting. Beberapa permasalahan krusial yang diidentifikasi meliputi fluktuasi stabilitas jaringan yang sering menghambat kecepatan penyusunan dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ), serta masih adanya fenomena dualisme alur kerja yang menggabungkan prosedur manual dan digital secara bersamaan. Kesenjangan utama dalam sistem saat ini adalah ketiadaan fungsi kontrol pre-transaction yang otomatis dan sulitnya melakukan pemantauan (monitoring) realisasi pendapatan pajak dari 17 kabupaten/kota secara real-time. Guna memberikan solusi yang komprehensif, penelitian ini bertujuan untuk merancang sebuah sistem informasi pengelolaan keuangan terintegrasi dengan menggunakan metode System Development Life Cycle (SDLC) melalui model Waterfall. Hasil dari penelitian ini berupa rancangan arsitektur sistem yang menyatukan modul pemasukan pajak daerah dan modul pengeluaran instansi ke dalam satu platform dashboard monitoring dengan tampilan side-by-side. Melalui implementasi fitur digital approval dan validasi anggaran otomatis, rancangan ini diproyeksikan mampu menghapuskan redundansi birokrasi, meminimalisir kesalahan manusia dalam penginputan data, serta meningkatkan efektivitas pengendalian anggaran secara signifikan. Dengan demikian, sistem yang dirancang tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatatan administratif, tetapi juga sebagai instrumen pendukung keputusan bagi pimpinan dalam menjaga stabilitas kondisi fiskal di tingkat provinsi.]]>
Copyrights © 2026
