<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum serta implementasi transparansi dan kepentingan dalam pengawasan sistem politik di Indonesia dari perspektif hukum. Transparansi merupakan prinsip fundamental dalam negara hukum demokratis yang menjamin akuntabilitas penyelenggara kekuasaan serta mencegah dominasi kepentingan sempit. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan melalui penelaahan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, transparansi dan pengawasan telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik beserta peraturan pelaksananya. Regulasi tersebut mewajibkan keterbukaan informasi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan partai politik melalui mekanisme audit dan pelaporan. Namun dalam implementasinya, transparansi belum sepenuhnya berjalan optimal akibat keterbatasan partisipasi publik yang substantif, lemahnya daya paksa pengawasan, serta kuatnya intervensi kepentingan elit politik. Oleh karena itu, diperlukan penguatan komitmen hukum, kelembagaan pengawas, dan partisipasi masyarakat agar pengawasan sistem politik dapat berjalan secara demokratis dan berkeadilan]]>
Copyrights © 2025
