<![CDATA[ Penyerapan anggaran yang belum optimal di Kabupaten Rokan Hilir menunjukkan masih adanya permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah, khususnya pada tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Regulasi Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), dan Perubahan Anggaran terhadap Penyerapan Anggaran pada SKPD Dinas di Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir. Penelitian ini didasarkan pada Teori Manajemen Keuangan Publik dan Teori Good Governance. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif. Populasi penelitian mencakup 44 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dengan sampel 17 SKPD Dinas yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Jumlah responden sebanyak 87 pejabat pengelola keuangan. Data dikumpulkan melalui kuesioner skala Likert dan dianalisis menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan SPSS versi 27. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Regulasi Keuangan Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Penyerapan Anggaran dengan nilai signifikansi 0,540. Sebaliknya, SPIP berpengaruh signifikan terhadap Penyerapan Anggaran dengan nilai signifikansi 0,002, serta menjadi variabel yang paling dominan. Perubahan Anggaran juga berpengaruh signifikan dengan nilai signifikansi 0,042. Penelitian ini merekomendasikan penguatan implementasi SPIP serta peningkatan kualitas perencanaan dan pengelolaan perubahan anggaran guna mendorong optimalisasi penyerapan anggaran daerah.]]>
Copyrights © 2026
