<![CDATA[Kewajiban pelaporan keberlanjutan berdasarkan POJK 51/2017 mendorong perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk meningkatkan keterbukaan informasi terkait aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola. Meskipun demikian, praktik penghindaran pajak masih terus menjadi topik yang diperdebatkan dalam literatur. Studi ini meninjau enam artikel terindeks Sinta yang menelaah hubungan antara pelaporan keberlanjutan dan penghindaran pajak dengan mempertimbangkan pendekatan teori, metode, serta karakteristik sektor masing-masing penelitian. Hasil telaah menunjukkan dua pola utama. Pertama, pengungkapan laporan keberlanjutan yang berkualitas, didukung tata kelola yang kuat serta praktik akuntansi manajemen lingkungan yang baik, cenderung menekan agresivitas pajak melalui peningkatan transparansi dan mekanisme kontrol. Kedua, pada perusahaan dengan tata kelola lemah, laporan keberlanjutan lebih banyak dimanfaatkan sebagai alat legitimasi untuk membangun citra positif, termasuk untuk menutupi strategi penghindaran pajak yang agresif. Perbedaan temuan antar studi dipengaruhi oleh variasi indikator pengukuran, sektor industri, serta variabel moderasi seperti tata kelola, risiko bisnis, dan transfer pricing. Secara keseluruhan, efektivitas laporan keberlanjutan dalam menekan penghindaran pajak sangat bergantung pada kualitas pengungkapan dan struktur tata kelola yang melingkupinya.]]>
Copyrights © 2026
