<![CDATA[Perkembangan era globalisasi dan budaya luar mempengaruhi pola konsumsi masyarakat Indonesia, termasuk dalam sektor fashion. Tren thrifting, yakni jual beli pakaian bekas impor, menjadi fenomena yang diminati karena menawarkan produk berkualitas dengan harga terjangkau. Namun, kegiatan ini menimbulkan berbagai implikasi hukum, khususnya dalam perspektif kepariwisataan dan peraturan perdagangan di Indonesia. Penelitian ini berfokus pada dua rumusan masalah utama, yaitu bagaimana legalitas thrifting dalam dunia pariwisata serta apa saja implikasi aktivitas thrifting terhadap sektor kepariwisataan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum thrifting dalam perspektif kepariwisataan serta menelaah dampak kegiatan ini terhadap sektor wisata dan ekonomi masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang- undangan, konseptual, dan komparatif. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis data bersifat deskriptif analitis. Penelitian menemukan bahwa legalitas thrifting masih memiliki kekaburan norma dalam regulasi kepariwisataan. Meskipun thrifting menjadi daya tarik wisata buatan, belum ada aturan eksplisit yang mengakomodasi praktik ini dalam undang-undang pariwisata. Implikasi dari aktivitas ini meliputi dampak ekonomi, lingkungan, serta kepastian hukum bagi pelaku usaha dan konsumenPenelitian ini memberikan wawasan kepada pemerintah, akademisi, dan pelaku usaha mengenai urgensi regulasi yang lebih jelas terhadap praktik thrifting dalam industri pariwisata. Selain itu, penelitian ini berkontribusi dalam mendorong pembentukan kebijakan yang dapat menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi kreatif dan kepastian hukum.]]>
Copyrights © 2025
