<![CDATA[Undang-undang No 6 Tahun 2014 menyebutkan bahawa badan permusyawaratan desa (BPD) berkedudukan sederajat dengan Kepala Desa. Hal ini menandakan kaitan diantara BPD serta kepala desa ialah sebagai mitra, dimana BPD serta kepala desa mesti dapat melakukan kerja sama/berkoordinasi secara harmonis dalam melaksanakan jalannya pemerintahan. Tujuan dilakukannya riset ini ialah guna melihat efektivitas koordinasi BPD dan Pemerintah Desa saat melaksanakan jalannya pemerintahan juga persoalan yang dihadapi ketika melaksanakan koordinasi. Metode riset yang digunakan ialah metode deskriptif menggunakan analisis kualitatif. Cera mengumpulkan data pada riset ini memakai teknik wawancara serta observasi dilapangan, serta dokumentasi juga studi kepustakaan. Dalam menentukan informan pada riset ini memakai teknik purposive sampling. Hasil riset memperlihatkan jika koordinasi BPD dan kepala desa bisa nilai baik serta efektif. Hal itu ditunjukkan oleh tercapainya tujuan dari dilakukannya koordinasi kepala desa dan BPD sudah bisa melaksanakan tugas serta tanggung jawab, disisi lain pula tidak terjadi pertikaian serta permasalahan diantaranya. Koordinasi diantara BPD serta kepala desa selalu melibatkan suatu masalah yang menjadikan koordinasi keduanya belum maksimal, penghambatnya ialah selisih argumen serta persoalan insentif.]]>
Copyrights © 2022
