<![CDATA[Kebijakan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengenai penetapan kriteria penceramah agama radikal menimbulkan perdebatan di tengah masyarakat karena dinilai berpotensi membatasi kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstitusionalitas kewenangan BNPT dalam menetapkan kriteria penceramah radikal serta implikasinya terhadap kebebasan ekspresi keagamaan dalam perspektif hak asasi manusia dan demokrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan indikator penceramah radikal oleh BNPT tidak memenuhi prinsip pembatasan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang mensyaratkan pembatasan hak harus ditetapkan melalui undang-undang. Selain itu, kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta membuka ruang kriminalisasi terhadap aktivitas ceramah keagamaan yang pada hakikatnya merupakan bagian dari kebebasan beragama (forum internum). Oleh karena itu, diperlukan peninjauan kembali terhadap kebijakan tersebut melalui pengaturan yang lebih jelas dalam peraturan perundang-undangan guna menjaga keseimbangan antara upaya penanggulangan radikalisme dan perlindungan hak asasi manusia dalam negara demokratis. ]]>
Copyrights © 2024
