<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji keefektifan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual di lingkungan fasilitas kesehatan, dengan menggunakan studi kasus di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung, pada tahun 2025. Pendekatan yang diterapkan adalah metode hukum normatif melalui perspektif yudisial, konseptual, dan komparatif guna menelaah penerapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Mengacu pada Laporan Tahunan 2024 dari Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, yang mencatat 1.830 insiden kekerasan seksual di ruang publik—termasuk tiga kejadian di fasilitas kesehatan—terlihat adanya perbedaan mencolok antara ketentuan hukum dan praktik di lapangan. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa walaupun peraturan perundang-undangan telah menyediakan fondasi hukum yang solid, kelemahan dalam pengawasan internal, prosedur pelaporan yang kurang aman, serta tingkat pertanggungjawaban tenaga medis yang rendah membuat perlindungan hukum belum sepenuhnya berjalan efektif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan penerapan kebijakan nol toleransi terhadap kekerasan seksual, peningkatan peran komite etika, serta pembangunan sistem pelaporan yang lebih terbuka untuk menjembatani kesenjangan hukum antara norma dan pelaksanaannya di bidang kesehatan. Kata kunci: Hak Asasi Manusia; Kekerasan Seksual; Perlindungan Hukum; Rumah Sakit; Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual]]>
Copyrights © 2026
