<![CDATA[Perjanjian perkawinan merupakan instrumen hukum yang memiliki peran penting dalam memberikan kepastian serta perlindungan terhadap kepemilikan dan pengelolaan harta dalam hubungan perkawinan. Dalam perkembangan masyarakat modern, persoalan terkait harta kekayaan dalam rumah tangga menjadi semakin kompleks sehingga diperlukan pengaturan yang jelas untuk mencegah potensi konflik di kemudian hari. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai perjanjian perkawinan sebagai sarana perlindungan harta benda dalam perkawinan serta mengkaji urgensi dan hambatan dalam penerapannya di masyarakat Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Bahan hukum yang dianalisis meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta berbagai literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian perkawinan berfungsi sebagai sarana untuk memberikan kepastian hukum mengenai status kepemilikan harta, baik harta bawaan maupun harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Selain itu, keberadaan perjanjian perkawinan juga dapat meminimalkan potensi sengketa yang berkaitan dengan pembagian harta apabila terjadi perceraian. Meskipun demikian, penerapannya di masyarakat masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya pemahaman hukum masyarakat, stigma sosial, serta kompleksitas prosedur administratif. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan literasi hukum masyarakat serta penyederhanaan mekanisme pembuatan dan pencatatan perjanjian perkawinan agar dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai instrumen perlindungan hukum dalam perkawinan.]]>
Copyrights © 2026
