<![CDATA[Penelitian ini mengkaji penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dalam penyelenggaraan layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang dikelola oleh LBH Legundi di Pengadilan Negeri Surabaya. Bantuan hukum merupakan hak konstitusional warga negara yang wajib dipenuhi oleh negara, khususnya bagi masyarakat tidak mampu. Posbakum hadir sebagai wujud konkret implementasi undang-undang tersebut dengan menyediakan layanan konsultasi hukum, bantuan penyusunan dokumen, dan informasi prosedur beracara. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-empiris dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data primer diperoleh melalui observasi langsung pada layanan Posbakum, sementara data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan layanan Posbakum telah berjalan sesuai dengan ketentuan normatif yang berlaku. Posbakum berperan signifikan dalam menangani perkara perdata voluntair, khususnya permohonan penyeragaman dan pembetulan nama pada akta kelahiran. Namun demikian, efektivitas implementasi masih menghadapi kendala berupa rendahnya literasi hukum masyarakat, keterbatasan sarana prasarana, dan tingginya jumlah pemohon dibandingkan kapasitas petugas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun Posbakum telah memberikan kontribusi nyata dalam memperluas akses keadilan, diperlukan penguatan pada aspek struktural dan kultural untuk mengoptimalkan pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat pencari keadilan.]]>
Copyrights © 2026
