<![CDATA[This study analyzes the implementation of the Family Hope Program (PKH) in Pasir Kamuning Village, Karawang Regency, based on Ministry of Social Affairs Regulation No. 1 of 2018, using George C. Edwards III’s policy implementation model. Adopting a descriptive qualitative approach, data were collected through semi-structured interviews with the PKH Assistant, the Head of Social Protection and Security at the Karawang Social Affairs Office, the Village SIKS-NG Operator, and the PKH Group Leader. Data analysis was conducted using Miles and Huberman’s interactive model, involving data reduction, data display, and conclusion drawing. The results reveal four key findings: (1) Communication occurs through P2K2 forums and WhatsApp groups, yet delays in disbursement information frequently cause uncertainty among Beneficiary Families (KPM); (2) Resources are a crucial constraint, as one assistant manages 342 KPM across three villages, making the role of group leaders vital for information flow; (3) Implementers' disposition is the strongest factor, characterized by high commitment and persuasive approaches to maintain KPM compliance with education and health requirements; (4) Bureaucratic structure necessitates intensive coordination with SIKS-NG operators, though inter-institutional data synchronization still faces timing challenges. This study concludes that strengthening digital data integration and increasing field personnel are essential to optimize PKH implementation at the village level.Penelitian ini menganalisis implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Pasir Kamuning, Kabupaten Karawang, berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 melalui model kebijakan George C. Edwards III. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur dengan Pendamping PKH, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Karawang, Operator SIKS-NG, serta Ketua Kelompok PKH. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara sistematis. Hasil penelitian menunjukkan empat temuan utama: (1) Komunikasi berjalan melalui forum P2K2 dan grup WhatsApp, namun keterlambatan informasi jadwal pencairan masih sering memicu ketidakpastian di tingkat Keluarga Penerima Manfaat (KPM); (2) Sumber daya manusia menjadi kendala krusial, di mana satu pendamping harus menangani 342 KPM di tiga desa berbeda, sehingga peran ketua kelompok sangat vital dalam menjaga alur informasi; (3) Disposisi pelaksana merupakan faktor pendukung terkuat, ditandai dengan komitmen tinggi dan pendekatan persuasif untuk menjaga kepatuhan KPM terhadap kewajiban pendidikan serta kesehatan; (4) Struktur birokrasi menuntut koordinasi intensif dengan operator SIKS-NG, meskipun sinkronisasi data antar-instansi masih menghadapi tantangan ketepatan waktu. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan integrasi sistem data digital dan penambahan tenaga lapangan sangat diperlukan untuk mengoptimalkan efektivitas implementasi PKH di tingkat desa.]]>
Copyrights © 2026
