Pengangguran lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kota Medan menunjukkan permasalahan struktural yang memerlukan intervensi kebijakan berbasis sistem. Meskipun pendidikan vokasi dirancang untuk menghasilkan tenaga kerja siap pakai, data menunjukkan bahwa lulusan SMK justru menjadi kelompok dengan tingkat pengangguran relatif tinggi. Kondisi ini disebabkan oleh ketidaksesuaian keterampilan dengan kebutuhan industri (skills mismatch), rendahnya keterlibatan dunia usaha dan dunia industri (DUDI), serta belum optimalnya regulasi dan insentif daerah dalam mendorong kemitraan pendidikan vokasi. Policy paper ini bertujuan merumuskan strategi kebijakan Pemerintah Kota Medan dalam mengurangi pengangguran lulusan SMK melalui penguatan pendidikan vokasi berbasis kebutuhan dunia kerja. Analisis permasalahan menggunakan pendekatan USG (Urgency, Seriousness, Growth), pendekatan logika kebijakan (logic model), adaptasi kerangka Avoid–Shift–Improve, serta tahapan analisis kebijakan sistematis untuk memastikan alternatif kebijakan yang dirumuskan bersifat komprehensif, realistis, dan implementatif sesuai kewenangan pemerintah daerah. Rekomendasi kebijakan diarahkan pada penguatan kemitraan strategis antara pemerintah daerah dan industri, pemberian insentif bagi perusahaan yang menyerap lulusan SMK, fasilitasi pelatihan berbasis kebutuhan pasar kerja, serta penyusunan regulasi daerah yang mendukung ekosistem vokasi. Implementasi kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan serapan tenaga kerja lulusan SMK, memperkuat daya saing tenaga kerja lokal, dan berkontribusi terhadap penurunan tingkat pengangguran terbuka di Kota Medan secara berkelanjutan.
Copyrights © 2026