Ketergantungan daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat sangat tinggi, kurang lebih sekitar 70% dari total pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Salah satu diantara dana transfer adalah Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang ditujukan untuk membangun infrastruktur fisik yang manfaatnya dapat dirasakan selama lebih dari satu tahun sehingga perlu dinilai efektivitasnya. Penelitian ini diarahkan pada tren alokasi, penyaluran, realisasi, serta capaian output yang dibiayai oleh DAK Fisik, dengan menekankan faktor pendukung dan penghambat utama pengelolaannya. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kuantitatif yang diperkuat dengan analisis kualitatif, menggunakan data sekunder dari serta laporan monitoring dan evaluasi terkait. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun rata-rata persentase perencanaan dan kontrak berada di atas 95% dengan tren perbaikan persentase setiap tahun, efektivitas pada beberapa bidang seperti kesehatan, perumahan, dan pariwisata masih menghadapi kendala, khususnya terkait penyediaan dana pendamping dan keterlambatan regulasi teknis. Pola penyaluran DAK Fisik juga dipengaruhi oleh perubahan kebijakan, sehingga mayoritas realisasi baru signifikan pada triwulan III dan IV. Temuan ini menegaskan pentingnya perencanaan yang lebih matang, peningkatan kapasitas SDM, serta koordinasi lintas pemangku kepentingan untuk memastikan tercapainya output secara optimal. Kami merekomendasikan penyederhanaan regulasi, penguatan monitoring, serta dukungan pendanaan daerah agar DAK Fisik dapat memberikan manfaat berkelanjutan bagi pembangunan infrastruktur NTB.
Copyrights © 2026