<![CDATA[Perkembangan ketatanegaraan Indonesia pascareformasi ditandai dengan lahirnya berbagai lembaga negara independen yang berfungsi memperkuat mekanisme checks and balances serta menjamin profesionalitas dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi strategis negara. Kehadiran lembaga-lembaga tersebut menimbulkan dinamika baru dalam sistem pemisahan kekuasaan, khususnya terkait dengan pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi konstitusional kewenangan pengawasan DPR terhadap lembaga negara independen serta implikasinya terhadap prinsip independensi kelembagaan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan perundang-undangan terkait fungsi DPR, serta undang-undang yang mengatur lembaga negara independen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi pengawasan DPR merupakan kewenangan konstitusional dalam kerangka checks and balances, namun pelaksanaannya harus dibatasi oleh prinsip independensi dan akuntabilitas agar tidak berubah menjadi bentuk intervensi politik. Oleh karena itu, diperlukan model pengawasan yang proporsional dan berbasis konstitusi guna menjaga keseimbangan antara kontrol demokratis dan otonomi kelembagaan.]]>
Copyrights © 2026
