<![CDATA[Abstrak Penelitian ini mengkaji keabsahan serta pemenuhan hak pekerja setelah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di PT Bersama Sukses Bahagia berdasarkan Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Bna, dengan pendekatan hukum ketenagakerjaan nasional dan konsep akad ijārah ‘alā al-‘amāl. Permasalahan PHK pada pekerja berstatus PKWT masih menjadi isu krusial, khususnya ketika hak normatif tidak dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penggunaan PKWT secara berulang untuk pekerjaan tetap menimbulkan ketidakpastian hukum serta melemahkan perlindungan pekerja pasca hubungan kerja. Hal ini tampak dalam kasus PT BSB, di mana pekerja yang telah lama bekerja tetap berstatus kontrak dan tidak memperoleh hak pasca PHK secara layak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif melalui analisis putusan, regulasi, dan literatur fikih muamalah. Hasilnya menunjukkan bahwa hakim menilai hubungan kerja berdasarkan fakta keberlanjutan, bukan sekadar kontrak formal, sehingga status PKWT berubah menjadi PKWTT. Putusan ini mencerminkan perlindungan melalui pemenuhan hak pekerja, baik finansial maupun non-finansial, sejalan dengan prinsip keadilan dan amanah dalam ijārah. Kata Kunci: Hak Pekerja, ijārah ‘ala al-‘amāl, Pemutusan Hubungan Kerja, Perlindungan Hukum, Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Abstract This study examines the validity and fulfillment of workers’ rights following termination of employment at PT Bersama Sukses Bahagia, based on Decision Number 9/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Bna, using both national labor law and the concept of ijārah ‘alā al-‘amāl. Termination involving fixed-term contract workers (PKWT) remains a critical issue, particularly when statutory rights are not properly fulfilled. The repeated use of PKWT for permanent work creates legal uncertainty and weakens post-employment protection. This is reflected in the PT BSB case, where long-serving workers remained classified as contract employees and did not receive adequate post-termination rights. This research applies a qualitative method with a normative juridical approach, analyzing court decisions, regulations, and Islamic jurisprudence literature. The findings show that judges prioritized the factual continuity of the employment relationship over formal contractual status, resulting in the conversion of PKWT into permanent employment (PKWTT). The decision reflects the protection of workers through the fulfillment of both financial and non-financial rights, in line with the principles of justice and trustworthiness in ijārah. Keywords: Workers’ Rights, Ijārah ‘Alā Al-‘Amāl, Termination Of Employment, Legal Protection, Industrial Relations Court Decisions]]>
Copyrights © 2026
