<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tata kelola digital terhadap keterlibatan politik warga di Sumatera Barat, dengan legitimasi institusional sebagai variabel mediasi. Desain survei yang digunakan adalah survei kuantitatif cross-sectional yang melibatkan 92 responden valid yang merupakan pengguna aktif layanan digital pemerintah di Kota Padang, yang dipilih melalui purposive sampling. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner skala Likert lima poin yang mengukur tiga konstruk utama dan dianalisis melalui Partial Least Squares–Structural Equation Modeling (PLS-SEM) menggunakan SmartPLS 4.0. Temuan menunjukkan bahwa tata kelola digital berpengaruh positif dan signifikan terhadap keterlibatan politik (? = 0.312; p = 0.001) dan legitimasi institusional (? = 0.487; p = 0.000). Legitimasi institusional juga secara signifikan memprediksi keterlibatan politik (? = 0.398; p = 0.000) dan berfungsi sebagai mediator parsial yang signifikan dalam hubungan antara tata kelola digital dan keterlibatan politik (? = 0.194; p = 0.002). Model ini menyumbang 52,1% variasi dalam keterlibatan politik. Studi ini menyimpulkan bahwa efektivitas tata kelola digital dalam mendorong keterlibatan politik sipil sangat bergantung pada kapasitasnya untuk membangun legitimasi kelembagaan yang kuat dan kredibel di mata masyarakat.]]>
Copyrights © 2026
