<![CDATA[Akad murabahah bil wakalah dalam pembiayaan ultra mikro pada Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia (BMI) dan kesesuaiannya dengan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 04 Tahun 2000 tentang Murabahah dan Fatwa DSN-MUI No. 119 Tahun 2018 tentang Pembiayaan Ultra Mikro. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, fatwa DSN-MUI, serta literatur fiqh muamalah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktiknya, Koperasi Syariah BMI seringkali menggabungkan akad murabahah dengan akad wakalah tanpa pemisahan yang jelas. Kondisi ini menimbulkan ketidakjelasan kepemilikan barang sebagai objek transaksi, karena secara prinsip barang belum menjadi milik koperasi ketika akad dilakukan. Selain itu, masih banyak anggota yang tidak menyerahkan kuitansi pembelian sebagai bukti transaksi, sehingga memperlemah validitas akad murabahah bil wakalah. Praktik tersebut bertentangan dengan ketentuan syariah yang mewajibkan barang harus dimiliki koperasi terlebih dahulu sebelum dijual kembali kepada nasabah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi murabahah bil wakalah di Koperasi Syariah BMI belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI. ]]>
Copyrights © 2026
