<![CDATA[Kehadiran perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) memainkan peran penting dalam membentuk kebijakan ketenagakerjaan yang responsif terhadap isu-isu gender. Penelitian ini mengkaji bagaimana anggota DPR perempuan mempengaruhi perumusan dan revisi peraturan cuti melahirkan, dengan fokus pada revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini mengumpulkan data dari artikel akademis, laporan resmi, dan analisis kebijakan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa anggota DPR RI perempuan memberikan perspektif kritis dan mengadvokasi kebijakan yang lebih inklusif, seperti memperpanjang cuti melahirkan dan mempromosikan kesetaraan gender di tempat kerja. Meskipun ada resistensi struktural dan politik dari faksi dominan dan kepentingan industri, anggota DPR perempuan terus mendorong keterwakilan substantif melalui komitmen etis dan keterlibatan langsung dalam diskusi legislatif. Kehadiran mereka tidak hanya memperkaya wacana legislatif dengan narasi kehidupan nyata dari para pekerja perempuan, tetapi juga memperkuat fondasi untuk reformasi ketenagakerjaan yang inklusif. Namun, keterbatasan dalam dinamika kekuasaan seringkali menghalangi proposal mereka untuk diadopsi sepenuhnya. Oleh karena itu, dukungan kelembagaan dan kesadaran publik sangat penting untuk memperkuat upaya mereka dan membangun kebijakan ketenagakerjaan yang lebih adil bagi semua.]]>
Copyrights © 2025
