Penelitian ini ingin menguraikan mengapa masalah perambanan monyet ekor panjang (MEP) di Gunungkidul belum dapat diatasi lewat etnografi multispesies untuk menggali relasi petani lokal dengan MEP kemudian dihubungkan dengan perspektif ekologi politik dengan melihat bagaimana institusi pemerintah merespons dan merepresentasikan masalah perambanan MEP. Pada penelitian ini kita dapat melihat relasi petani dusun Abang dengan MEP sudah terjalin sejak zaman dahulu dan hanya meramban di sekitar sarang mereka. Namun, dalam 10 tahun terakhir, perambanan oleh MEP menyebar sehingga dirasakan seluruh petani secara kolektif. Hilangnya habitat MEP akibat pembangunan infrastruktur pariwisata di Gunungkidul menjadi penyebab masalah ini sehingga MEP perlu mencari habitat lain, terutama dekat dengan pertanian masyarakat. Rehabilitasi habitat MEP dengan menanam tanaman buah yang menjadi solusi yang sulit diwujudkan. Para petani dengan kondisi ekonomi miskin tidak memiliki biaya untuk melakukan hal tersebut secara mandiri. Dalam merespons masalah ini, pemerintah kelurahan sudah menyerah. Instansi pemerintah tingkat kabupaten pun hanya memberikan saran tanpa bantuan penanganan yang nyata. Ketika dinas kehutanan mencoba melakukan rehabilitasi habitat MEP justru mendapat penolakan dari petani karena adanya konflik antara petani dan dinas Kehutanan yang sudah berlangsung lama. Di sisi lain, pemerintah pusat masih memandang bahwa MEP sebagai sumberdaya yang masih melimpah dan bisa diekspor. Berbagai tingkat instansi pemerintah masih merepresentasikan MEP sebagai hama pengganggu kehidupan petani miskin yang banyak jumlahnya yang membuat rehabilitasi habitat belum menjadi fokus. Penelitian ini menyarankan pihak pemerintah untuk menempatkan MEP sebagai korban sehingga dapat mendorong kebijakan politik yang memperhatikan ruang hidup mereka dengan keterlibatan petani lokal di dalamnya.
Copyrights © 2026